Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih (kemeja biru) saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (23/9/2021). Foto: Tiara/Man

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengapresiasi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang ikut andil dalam pelaksanaan penyaluran bantuan untuk menstabilkan perekonomian masyarakat Indonesia. Program Mekaar dari PNM merupakan bantuan pinjaman biaya usaha secara bertahap tanpa agunan dengan bunga rendah yang menyasar para ibu rumah tangga (IRT) guna membantu perekonomian keluarga. 

"Saya melihat program Mekaar ini sangat bagus sekali. Dimana menurut laporan dari PNM peningkatan dari pengusaha atau nasabah di dunia usaha yang dibina oleh PNM ini sangat signifikan. Tercatat dari bulan Desember 2020 kemarin 7,8 juta dan sekarang sudah meningkat menjadi 10,8 juta dan Non Performing Loan (NPL)-nya rendah. Jadi ini sangat menguntungkan bagi Pemerintah dan juga masyarakat," jelasnya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (23/9/2021).

Mengingat dampak pandemi Covid-19 juga turut menghantam sektor UMKM yang merupakan tulang punggung bagi perekonomian yang menghasilkan 60 persen dari PDB lokal. Dengan adanya Program Mekaar dari PNM, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI yang akrab disapa Demer ini berharap masyarakat melalui program Mekaar, dapat tercipta penyaluran pembiayaan kredit mikro yang lebih terarah, mudah dan mampu menjangkau banyak calon nasabah. Sehingga dapat mendukung pelaku UMKM untuk mendapatkan pasar dan peluang pemasaran yang lebih luas dari sebelumnya.

"Dari pertemuan ini kami juga mendapatkan banyak masukan tentang keberhasilan-keberhasilan para pelaku usaha UMKM, tentu ini akan menjadi pelajaran bagi kami untuk mengembangkan ataupun dalam anggaran, maupun kebijakan untuk terus membina PNM ini sehingga nanti lebih banyak lagi wirausaha yang dapat kami bantu. Jadi kalau saya lihat program Mekaar ini adalah tepat sasaran dan tepat kegunaan," tutur Demer.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yefri Hanteru Sitorus yang turut mengapresiasi kenaikan jumlah nasabah Program Mekaar dari PNM yang dinilai cukup signifikan dan berjalan baik dalam membantu perekenomian masyarakat. Untuk itu dirinya mendorong, agar nantinya PNM memperkuat tenaga di lapangan yang bertugas di lapangan dan mendampingi nasabah para pelaku usaha.  

"Saya kira masukan saya tentu PNM dalam program Mekaar ini harus terus menerus memperkuat tenaga di lapangan. Sehingga mereka juga mampu membuat kelompok-kelompok pelaku usaha di masyarakat itu tumbuh dan kemudian di duplikasi jadi semakin banyak kelompok. Kelompok yang sudah ada semakin kuat mungkin bisa diperbesar kira-kira seperti itu," ungkap Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu.

Menurutnya dari jumlah pelaku usaha program Mekaar yang ada saat ini, Deddy berharap ke depan bisa meningkat, tidak hanya yang ada yang saat ini tapi juga di duplikasi di kabupaten/kota, provinsi lain di Indonesia. "Sehingga nantinya benar-benar mereka bisa produktif dan ada pemasukan yang cukup bisa memenuhi kebutuhan keluarga," harap Deddy.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi menyampaikan, meskipun di kondisi pandemi saat ini, khususnya PNM Mekaar terdapat pertumbuhan jumlah nasabah. "Kalau bulan Desember 2019 lalu jumlah nasabah aktif PNM Mekaar baru 6.043.000, di bukan Agustus kemarin sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, di tanggal 26 Agustus audah berjumlah 10,8 juta. Jadi di masa pandemi ini ada penambahan sebanyak 4,8 juta nasabah," urainya.

Tidak hanya itu, dirinya mengatakan di tengah kondisi pandemi dimana banyak pelaku bisnis atau pelaku usaha yang merumahkan karyawan. Lain halnya di PNM yang melakukan peningkatan jumlah karyawan. "Pada bulan Desember 2018 jumlah karyawan kami baru 38 ribu di Agustus ini kami sudah memiliki karyawan sebanyak 57 ribu. Jadi 20 bulan pandemi ini ada penambahan tenaga kerja oleh PNM lebih dari 18 ribu karyawan yang tersebar melayani 5.600 kecamatan, 423 kabupaten/kota, dan 34 provinsi di Indonesia," imbuhnya.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI turut diikuti sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI diantaranya Idris Laena, Bambang Heri Purnama, dan Trifena M. Tinal dari F-PG, La Tinro La Tunrung dan Muhammad Husein Fadhlullah dari F-Gerindra, Subardi (F-NasDem), Muhammad Toha (F-PKB), Putu Supadma Rudana (F-PD), Amin, Nevi Zuairina (F-PKS), Jon Erizal dan Eko Hendro Purnomo dari F-PAN, serta Elly Rachmat Yasin (F-PPP). (tra/sf)